MEKANISME PENYELESAIAN DELIK ADAT

Mekanisme Penyelesaian Delik Adat

MEKANISME PENYELESAIAN DELIK ADAT yang diakibatkan oleh adanya gannguan terhadap keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dapatlah ditempuh/diselesaikan melalui beberapa tahapan sebagaimana berikut:

1. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, Tetangga;

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat di kampung, dusun atau suatu permukiman maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat keluarga atau masyarakat yang bersangkutan diselesaikan langsung di tempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan ataupun diselesaikan langsung dirumah keluarga salah satu pihak keluarga yang bersangkutan dalam kesatuan rukun tetanggan dan sebagainya.

Di kota-kota besar sering terjadi kecelakaan lalu lintas, baik itu antara pengendara dengan pengendara motor atau antara pengendara motor dengan para pejalan kaki. Akibat dari terjadi kecelakaan tersebut menyebabkan salah satu pihak menderita luka-luka dan sebagainya. Maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut biasanya kedua belah pihak melakukan kegiatan rembuk bersama (menyelesaikan) permasalahan di tempat kejadian untuk mencapai kata (damai).

Adakalanya perselisihan antara kedua pihak tersebut tidak menemukan titik temu penyelesaiaannya oleh kedua belah pihak maka dilibatkanlah pihak keluarga para pihak.

 

2. Penyelesaian sengketa melalui jalur Kepala Kerabat atau kepala adat

Adakalanya pertemuan untuk penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tidak menemukan titik temu (kesepakatan) maka perkera tersebut perlu untuk dilanjutkan kepada kepala kerabat atau kepala adat dari kedua belah pihak.

Penyelesaian pada tahapan ini dilibatkan para tetua adat karena ada anggapan orang tua bisa/dapat menyelesaikan berbagai hal permasalahan (sengketa) secara adil berdasarkan putusan-putusan adat dari permasalahan dari dahulu kala dan orang tua pada kebiasaannya lebih bijaksana dalam memberikan suatu bentuk keputusan.

 

3. Penyelesaian sengketa melalui jalur kepala desa;

Apabila penyelesaian delik adat yang dilakukan pada tahap kekeluargaan dan di tingkatan kepala adat juga tidak ditemukan titik temu (kesepakatan damai)oleh para pihak yang bersengketa maka proses penyelesaian sengketa berlanjut pada jalur kepala desa (peradilan Adat Gampong).

Dalam masyarakat adat Aceh diketahui adanya suatu Lembaga Peradilan Adat Gampong, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan 18 pokok perkara sengketa dalam kehidupan masyarakat adat (lihat Pasal 13 Qanun nomor 9 tahun 2008). Dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut seorang keuchik (aparatur gampong) dijadikan sebagai hakim adat untuk menyelesaikan pokok perkara.

Tujuan penyelesaian ini bukan untuk menemukan atau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar melainkan mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dan para pihak dapat kembali lagi dalam kehidupan bermasyarakat dalam keadaan damai dan tentram.

 

4. Penyelesaian sengketa melalui jalur keorganisasian (class action).

Class action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan adequate (layak). Dapat diterima oleh kelompok, dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili.

Class action bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan.

Istilah class Action dalam masyarakat adat terutama dalam permasalahan pengrusakan wilayah kekuasaan adat, dalam hal ini atas kerugian bagi masyarakat adat seorang ketua adat dapat memfasilitasi pelaku yang merugikan banyak pihak.

HUKUM WARIS ADAT DAN PEMBAGIANNYA

Hukum Waris Adat

HUKUM WARIS ADAT

HUKUM WARIS ADAT  - artinya Hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yg berlaku, diyakini dan dijalankan oleh rakyat-masyarakat wilayah tersebut. hukum waris adat pada Indonesia tak terlepas berasal impak susunan rakyat kekerabatannya yg tidak sinkron. hukum waris istiadat tetap dipatuhi dan dilakukan sang masyarakat adatnya terlepas asal hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. sesuai hukum waris tata cara dikenal beberapa macam sistem pewaris, yaitu:

1. Sistem keturunan: pewaris berasal asal keturunan bapak atau bunda ataupun keduanya.
2. Sistem individual: setiap ahli waris menerima bagiannya masing-masing.
3. Sistem kolektif: pakar waris menerima harta warisan namun tak dapat dibagi-bagikan dominasi ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak buat memakai ataupun mendapatkan hasil berasal harta tersebut.
4. Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua menjadi pengganti ayah dan ibunya.

Hukum waris norma tidak mengenal adanya hak bagi waris buat sewaktu-ketika menuntut supaya harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana diklaim pada alinea kedua asal pasal 1066 KUHPerdata atau juga menurut hukum waris Islam. tapi Bila si waris memiliki kebutuhan atau kepentingan, sedangkan beliau berhak menerima waris, maka dia bisa saja mengajukan permintaannya buat dapat memakai harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. Pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris istiadat sangat majemuk tergantung ketentuan suatu tata cara tadi dengan permanen memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

Hukum Waris di Indonesia

HUKUM WARIS DI INDONESIA

HUKUM WARIS DI INDONESIA

Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan yg diturunkan sang pewaris yang telah meninggal pada orang yg sebagai pakar waris oleh pewaris tadi. Wujudnya mampu berupa harta beranjak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tak beranjak (tempat tinggal , tanah, bagunan, dll), dan termasuk juga hutang atau kewajiban sang pewaris. hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, hingga harta apa saja yg diwariskan.

Di Indonesia Hukum waris terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Hukum Waris Islam;
2. Hukum Waris Perdata dan
3. Hukum Waris adat 

• Hukum Waris Islam:

Pasal 171 ayat a KHI “Hukum Kewarisan ialah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagiannya masing- masing”. Pembagian warisan dalam Hukum Islam dibagi sesuai bagian masing-masing pakar waris yg telah ditetapkan besarannya. namun warisan pada hukum waris Islam bisa dibagi sesuai wasiat pada orang lain atau suatu forum dengan ketentuan pemberian wasiat paling banyak sepertiga asal harta warisan kecuali bila semua ahli waris menyetujuinya.

Besaran Bagian pakar Waris sesuai Hukum islam berdasarkan Pasal 176-185 KHI adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan;
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat  seperenam bagian;
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian;
4. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;
5. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;
6. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian;
8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

• Hukum Waris Menurut Hukum Perdata

Waris menurut perdata adalah Hukum waris berupa perangkat ketentuan Hukum yg mengatur dampak-akibat hukum umumnya di bidang Hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si meninggal bersama akibat-akibat pengasingan tadi bagi para penerimanya, baik pada hubungan antar mereka juga antar mereka menggunakan pihak ketiga

Pada hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris bisa dibedakan atas 4 (empat) golongan pakar waris, yaitu:

1. Golongan I: dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yg berhak mendapatkan warisan. pada bagan pada atas yang menerima warisan artinya istri/suami serta ketiga anaknya. Masing-masing menerima ¼ bagian.
2. Golongan II: Golongan ini ialah mereka yang mendapatkan warisan Jika pewaris belum memiliki suami atau istri, dan anak. dengan demikian yg berhak adalah ke 2 orangtua, saudara, serta atau keturunan saudara pewaris. pada contoh bagan di atas yang mendapat warisan artinya ayah, ibu, dan ke 2 saudara kandung pewaris. Masing-masing menerima ¼ bagian. pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian.
3. Golongan III: dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sebagai akibatnya yg menerima waris merupakan famili dalam garis lurus ke atas, baik dari garis bunda juga ayah. contoh bagan di atas yang mendapat warisan merupakan kakek atau nenek baik dari ayah dan bunda. Pembagiannya dipecah sebagai ½ bagian buat garis ayah serta ½ bagian buat garis mak .
4. Golongan IV: pada golongan ini yg berhak mendapatkan warisan merupakan famili sedarah dalam garis atas yg masih hayati. Mereka ini menerima ½ bagian. Sedangkan ahli waris pada garis yang lain dan derajatnya paling dekat menggunakan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.

• Hukum Waris Adat

Hukum waris adat artinya Hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yg berlaku, diyakini dan dijalankan oleh rakyat-masyarakat wilayah tersebut. hukum waris adat pada Indonesia tak terlepas berasal impak susunan rakyat kekerabatannya yg tidak sinkron. hukum waris istiadat tetap dipatuhi dan dilakukan sang masyarakat adatnya terlepas asal hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. sesuai hukum waris tata cara dikenal beberapa macam sistem pewaris, yaitu:

1. Sistem keturunan: pewaris berasal asal keturunan bapak atau bunda ataupun keduanya.
2. Sistem individual: setiap ahli waris menerima bagiannya masing-masing.
3. Sistem kolektif: pakar waris menerima harta warisan namun tak dapat dibagi-bagikan dominasi ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak buat memakai ataupun mendapatkan hasil berasal harta tersebut.
4. Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua menjadi pengganti ayah dan ibunya.

Hukum waris norma tidak mengenal adanya hak bagi waris buat sewaktu-ketika menuntut supaya harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana diklaim pada alinea kedua asal pasal 1066 KUHPerdata atau juga menurut hukum waris Islam. tapi Bila si waris memiliki kebutuhan atau kepentingan, sedangkan beliau berhak menerima waris, maka dia bisa saja mengajukan permintaannya buat dapat memakai harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. Pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris istiadat sangat majemuk tergantung ketentuan suatu tata cara tadi dengan permanen memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

Nama-Nama Hari dalam Bahasa Aceh

Pembagian waktu dan pemberian nama hari dalam masyakat Adat Aceh didasari dari Bahasa Arab, adapun bentuk bentuk pengucapannya sendiri terdiri dari:

Hari Minggu disebut dengan Uroe Aleuhat
Hari Senin disebut dengan Uroe Seunayan
Hari Selasa disebut dengan Uroe Seulasa
Hari Rabu disebut dengan Uroe Rabu
Hari Kamis disebut dengan Uroe Hameh
Hari Jumat disebut dengan Uroe Jeumeu'ah
Hari Sabtu disebut dengan Uroe Sabtu

Aliran hukum alam

Airan hukum alam - Aliran ini disebut juga dengan aliran hukum kodrat atau Natural Law Theory, menurut aliran ini hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah (nomos), baik semesta alam, maupun hidup manusia. Hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi. Pemikiran hukum alam dikembangakan oleh beberapa pakar yang ada pada zaman Yunani dan Romawi.

Diantara aliran hukum alam ada masyarakat pada zaman Yunani Kuno yang diwakili oleh Zeno (320-250 SM), yang mempunyai ajaran sebagai berikut:

1. Alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional.
2. Kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu natural life yang didasarkan pada reasonable living.
3. Hukum alam dapat di identikan dengan moralitas tertinggi.
4. Basis hukum adalah aturan Tuhan dan keadaan manusiawi.
5. Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan yang benar dari yang salah dan hukum didasarkan pada konsep-konsep manusia tentang hak dan kewajiban.

Hukum alam dibedakan dalam dua golongan :

1. Aliran hukum alam irasional, dan
2. Aliran hukum alam rasional.

Menurut aliran hukum alam irasional bahwa hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi dengan mengesampingkan aspek ratio manusia. Tokoh aliran ini antara lain Thomas Aquinas. Menurut aliran hukum alam rasional bahwa hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi dengan menekankan terhadap ratio manusia. Tokoh aliran ini antara lain Hugo Degrot.

Teori hukum alam (hukum kodrat melingkupi pendekatan terhadap hukum yang melihat bahwa keberadaan hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. Dengan demikian pendekatan dari teori hukum kodrat ada yang berpijak dari pandangan teologis dan sekuler.

• Pandangan teologis (berdasarkan ke-Tuhan-an)

Teori hukum kodrat yang dipenuhi oleh pandangan atau yang ada, diciptakan dan diatur oleh yang maha kuasa yaitu tuhan yang juga telah meletakan prinsip-prinsip abadi untuk mengatuur perjalanannya alam semesta. Kitab suci menjadi sumber dari pandangan semacam ini. Semua hukum yang diciptakan oleh manusia karena itu harus sesuai  dengan hukum Tuhan seperti yang  digariskan dalam kitab suci (mengesampingkan aspek ratio manusia).

• Pandangan sekuler (berdasarkan rasio)

Pandangan ini didasari keyakinan bahwa manusia (kemampuan akal budinya) dan dunianya (masyarakat) menjadi sumber bagi tatanan moral yang ada. Tatanan moral yang ada menjadi manifestasi tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci tetapi dalam hati kehidupan sehari-hari manusia. Hukum itu berlaku secara universal dan bersifat abadi dengan menekankan pada aspek rasio manusia. Aliran hukum alam yang rational disebut pula aliran hukum alam yang modern.

Ada yang mengatakan bahwa hukum alam pada dasarnya bukanlah sesuatu aturan jenis hukum, melainkan merupakan kumpulan ide atau gagasan yang keluar dari pendapat para ahli hukum, kemudian diberikan sebuah label yang bernama hukum alam. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, bahwa istilah hukum alam ini didatangkan dalam berbagai arti oleh berbagai kalangan dan pada masa yang berbeda-beda pula. Dengan demikian hakikat hukum alam merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi. Sebab menurut Friedmann, sejarah hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang disebut absolut justice (keadilan yang mutlak) disamping kegagalan manusia dalam mencari keadilan. Pengertian hukum alam berubah-ubah sesuai dengan perubahan pola piker masyarakat dan keadaan politik dijaman itu.

Sejarah perkembangan hukum adat di Aceh pasca Mou Helsinki

Sejarah perkembangan hukum adat di Aceh pasca Mou Helsinki

Sejarah perkembangan hukum adat di Aceh pasca Mou Helsinki-Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan hukum adat semakin kuat dikarenakan adanya pengakuan terhadap lembaga adat. Adanya pemberian kewenangan kepada lembaga adat dalam melaksanakan hukum adat, yang ketentuan di atur dalam Bab XIII Pasal 98 tentang Lembaga Adat UUPA.

Dalam Pasal 98 ayat (1) disebutkan, Bahwa:

“Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban.”

kemudian dalam Pasal 98 ayat (1) berbunyi:

“Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban.”

Maka dengan demikian, berdasarkan amanah UUPA tersebut, dibentuklah turunan peraturan  daerah (Qanun) untuk menguatkan keberadaan lembaga adat (peradilan adat), struktur lembaga adat, dan hukum adat.

Adapun qanun-qanun di maksud adalah, sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang disahkan pada 30 Desember 2008.
2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang disahkan pada 30 Desember 2008.
3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim,  yang disahkan pada 28 Mei 2009.
4. Qanun Aceh Nomor  4  Tahun  2009  tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (Kepala Desa, Kepala Kampung), yang disahkan pada 28 Mei 2009.

Dengan adanya undang-undang dan qanun-qanun di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keberadaan hukum adat baik dalam arti materil maupun formil (peradilan adat) dapat dikatakan telah ditempatkan dalam sistem hukum positif (formal). Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat dan lembaga adat (peradilan adatnya) lambat laun akan menuju pada perundang-undangan formal. Konsekuensinya adalah, hukum adat dan peradilan adat dapat besifat kaku sebagaimana praktik lembaga-lembaga formal lainnya. Jika perundang-undangan tidak mengaturnya, maka praktik kebiasaan masyarakat sebagai unwritten law (hukum tidak tertulis) yang telah dipraktikkan secara turun temurun akan dianggap tidak mempunyai arti formal.

PERBEDAAN IDEOLOGI TERBUKA DENGAN IDEOLOGI TERTUTUP

PERBEDAAN IDEOLOGI TERBUKA DENGAN IDEOLOGI TERTUTUP - Ideologi berasal dari kata "idea" dan "logos". Menurut Kaelan idea adalah suatu gagasan atau ide, konsep, pengertian dasar atau cita-cita, sedangkan logos bermakna ilmu. Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat menuju ke hal yang mereka impikan. secara umum terdapat dua jenis. Pertama adalah ideologi terbuka dan kedua adalah ideologi tertutup, adapun  perbedaan diantaranya keduanya adalah sebagai berikut:

PERBEDAAN IDEOLOGI TERBUKA DENGAN IDEOLOGI TERTUTUP

Ideologi Terbuka

1. Memiliki sistem pemikiran yang terbuka.
2. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.
3. Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesapakatan antara masyarakat itu sendiri.
4. Tidak diciptakan oleh negara, melainkan masyarakat itu sendiri sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat.
5. Tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

Ideologi Tertutup

1. Sistem pemikiran yang tertutup.
2. cenderung untuk memaksa mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya.
3. dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau suatu kelompok orang
4. pada dasarnya ideologi tertutup diciptakan oleh negara, dalam hal ini penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat.
5. pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa saja.

Perbendaan Bunga Bank Konvensional dan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah

Perbendaan Bunga Bank Konvensional dan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah

Perbendaan Bunga Bank Konvensional dan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah - Terdapat beberapa perbedaan antara bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah

1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Bunga Pada Bank Konvensional

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa adanya pertimbangan proyek yang dijalankan oleh nasabah mengalami keuntungan atau rugi.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

PERBEDAAN ANTARA EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL

PERBEDAAN ANTARA EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL

PERBEDAAN ANTARA EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL - Berikut adalah beberapa perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional:

1. Prinsip Dasar : Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan dalam prinsip dasar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi perbedaan segala tujuan, tindakan, norma serta pengembangan prinsip. Ekonomi konvensional bertujuan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Sistem konvensional menganggap ketika pertumbuhan ekonomi berjalan baik maka semua orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Sementara ekonomi syariah berprinsip bahwa agama dan ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, dimana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai ibadah.
2. Perjanjian Kredit : Dalam ekonomi konvensional perjanjian kredit dikenal dengan adanya perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat sepihak. Perjanjian ini telah terlebih dulu dibuat oleh pihak tertentu bahkan sebelum pihak lainnya datang. Sementara dalam ekonomi syariah dikenal perjanjian pembiayaan mudhorobah. Ekonomi syariah tidak mengenal adanya perjanjian baku. Perjanjian dalam ekonomi syariah dibuat oleh kedua pihak, misalkan antara bank dan nasabah.
3. Hak Milik : Terdapat perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah mengenai hak milik seseorang. Kedua sistem ini memang sama-sama mengakui adanya hak milik seseorang namun ada perbedaan yang sangat jauh mengenai cara mendapatkan hal milik serta ketentuan mengenai hak milik tersebut. Dalam ekonomi konvensional diakui adanya hak milik perorangan. Semua orang tanpa terkecuali berhak memiliki barang, aset atau uang yang dikehendaki individu. Hal ini bisa ia lakukan asal ia memiliki sumber daya untuk mendapatkan hak milik tersebut. Ekonomi konvensional tidak menyebutkan atau menjelaskan bagaimana batas serta aturan untuk memperoleh hak milik tersebut. Ekonomi syariah atau ekonomi islam mengenal aturan yang berbeda mengenai hak milik individu. Kepemilikan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kezaliman, disamping itu kepemilikan individu harus diperoleh dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama. Barang ataupun sumber daya yang menyangkut hajad hidup banyak orang tidak diperbolehkan untuk dimiliki individu. Individu juga diwajibkan untuk mensucikan harta yang dimiliki melalui zakat, infaq, shodaqoh dan sebagainya. Kepemilikan atau harta yang dimiliki individu tidak boleh terlalu lama ditimbun oleh satu pihak. Harta tersebut harus digunakan dan dikelola untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan individu.
4. Dasar Hukum : Perbedaan yang dirasa paling mencolok antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memang terletak pada dasar hukum yang digunakan. Lembaga keuangan yang menggunakan ekonomi syariah seperti bank syariah menggunakan hukum yang didasarkan pada syariat Islam. Hal ini berlandaskan Al-Qur’an, Hadist dan Fatwa Ulama. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, bank konvensional memiliki sistem yang didasarkan pada hukum positif. Perspektif hukum yang digunakan dalam transaksi bank syariah antara lain menggunakan bagi hasil, perkongsian, sewa-menyewa, kerja sama tani dan keagenan, atau al-musyarakah (perkongsian), al-mudharabah (bagi hasil), al-musaqat (kerja sama tani), al-ijarah (sewa-menyewa), al-ba’i (bagi hasil) dan al-wakalah (keagenan).
5. Perbedaan Investasi : Dalam hal investasi ekonomi syariah dan ekonomi konvensional juga memiliki perbedaan. Lembaga seperti bank syariah dapat meminjamkan dana pada seseorang jika jenis usaha yang sedang dijalankan adalah usaha yang baik dan halal. Jenis usaha tersebut antara lain peternakan, pertanian, perdagangan dan sebagainya. Dalam bank konvensional, seseorang diijinkan mengajukan pinjaman selama usaha yang dijalankan diperbolehkan dalam hukum positif.
6. Perbedaan Orientasi : Bank konvensional yang menggunakan sistem ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan sementara bank syariah yang menggunakan sistem ekonomi syariah memperhatikan kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat.
7. Pembagian Keuntungan : Poin ini yang paling sering diketahui oleh masyarakat. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki ketentuan yang berbeda mengenai pembagian keuntungan. Perbedaan ini juga sangat nyata diterapkan dalam lembaga keuangan dan perbankan. Anda mungkin pernah mendengar istilah bunga dalam ekonomi konvensional. Bunga tersebut justru dilarang dalam ekonomi syariah. Bank konvensional yang menggunakan sistem ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga tetap ataupun bunga mengambang. Sistem bunga tersbeut diterapkan dalam semua pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sementara bank syariah yang menggunakan ekonomi syariah atau ekonomi Islam tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga tetap maupun bunga mengambang. Dalam hal pembagian keuntungan, bank syariah menggunakan cara lainnya. Keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah disesuaikan dengan akad atau kerjasama yang telah disepakati di awal atau pada saat perjanjian. Meski begitu, bank syariah tetap memperhitungkan kemungkinan rugi dan laba dalam usahanya. Jika berdasarkan beberapa kriteria yang menjadi ketentuan, bank meras tidak akan untung maka bank syariah akan menolak pengajuan pinjaman.
8. Hubungan Nasabah : Baik dalam ekonomi syariah maupun ekonomi konvensional, dalam lembaga keuangan seperti bank, anda akan menemukan adanya hubungan antara nasabah dan bank. Bank syariah menerapkan sistem kemitraan sebagai hubungan antara bank dengan nasabah. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi konvensional menggunakan istilah kreditur dan debitur sebagai hubungan antara bank dan nasabah.\
9. Pengawasan : Dalam hal pengawasan, anda juga akan memahami adanya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Dalam operasionalnya, bank konvensional diawasi sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum positif. Bank konvensional dapat diawasi oleh lembaga tertentu dan pihak internal di dalamnya. Sementara bank syariah tidak hanya diawasi oleh pemerintah atau lembaga tertentu namun juga memiliki dewan pengawas yang berbeda dari bank konvensional. Dewan pengawas dalam bank syariah terdiri dari ahli ekonomi yang memahami fiqih muamalah dan sekumpulan ulama.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILISI ACEH (KKRA)

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILISI ACEH (KKRA)

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILISI ACEH (KKRA) - Komisi Kebenaran dan Rekonsilisi Aceh yang disingkat KKR Aceh, merupakan perwujudan Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah Undang-Undang ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka KKR Aceh adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola motif atas pelanggaran HAM ringan dalam konflik bersenjata di Aceh selama dua masa tahapan, tahapan pertama dimulai dari tanggal 4 Desember 1976 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005 dan, tahapan kedua sebelum tanggal 4 Desember 1976. Jika adanya pelaporan selama perihal motif pelanggaran HAM oleh masyarakat selama dua periode tersebut Pihak KKR berhak untuk merekomendasikan, menindaklanjuti, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.

Dalam melaksanakan kerja KKR Aceh berasaskan keislaman, Ke-Acehan, Independensi, Imprasi, non diskriminasi, demokratisasi, berkeadilan dan kesetaraan, serta adanya kepastian hukum. Adapun maksud dari pada azas-azas sebagaimana disebutkan adalah sebagai berikut:

1. Asas keislaman adalah Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi dalam proses penungkapan kebenaran haruslah sesuai dengan tuntunan agama Islam.
2. Asas keacehan merupakan proses pengungkapan kebenaran harus memperhatikan kearifan lokal dan menjunjung tinggi adat-istiadat Aceh.
3. Asas Imparsial adalah kemampuan KKR dalam menyelesaikan perkara HAM di Aceh untuk bertindak secara utuh  tanpa melakukan satu pemihakan pada satu atau lain pihak.
4. Asas Non-diskriminasi adalah KKR Acehbekerja dengan tidak melakukan pembedaan atau pengecualian atas dasar gender, ras, keyakinan, agama, etnis dan pembedaan lainnya;
5. Asas Demokratisasi dalam menyelesaikan perkara HAM di Aceh harus melindungi hak-hak dari para pihak demi kepentingan bersama.
6. Asas keadilan dan kesetaraan proses pengungkapan kebenaran yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan kesetaraan semua pihak.
7. Asas  kepastian  hukum, dalam pengungkapan kebenaran berdasarkan landasan PeraturanPerundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Terdapat beberapa tujuan dari pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsilisi adlah sebagai berikut:

1. Memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadappelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
2. Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik itu perorangan maupun lembaga dengan para korban, dan
3. Merekomendasikan raparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Tujuan Rekonsiliasi yang di muat pada Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban danpelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa.
2. Membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian.
3. Mencegah berulangnya konflik, dan
4. Menjaga keutuhan wilayah Aceh.

REKONSILIASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH

REKONSILIASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH - Rekonsiliasi berasal dari kata reconciliation yang artinya perdamaian, perukunan kembali. Menurut Bristol dan Carol (1999: 159), berdamai kembali berarti menyelaraskan atau menyelesaikan suatu ketidakcocokan. Menurut Teuku Muttaqin Mansur (2017: 147) perdamaian adat merupakan suatu proses suatu peristiwa atau perbuatan yang memberikan dampak terhadap ganguan keseimbangan (reaksi) di dalam kehidupan bermasyarakat dan dipulihkan kembali dengan cara merukunkan kembali kedua belah pihak yang bersengketa melalui upacara adat.

REKONSILIASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ACEH
(pendengaran suara korban pelanggaran HAM di Aceh oleh KKR Aceh)

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Aceh, adalah:

1. Merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban, keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa;
2. Membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian;
3.  Mencegah berulangnya konflik, dan
4.   Menjaga keutuhan Wilayah Aceh.

Pada Pasal 34 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Aceh mekanisme rekonsiliasi pada tingkat Gampong atau Kecamatan dalam rangka mengungkapkan kebenaran, pengakuan dan pengampunan yangberbasis kearifan lokal di Aceh adalah sebagai berikut :

1. Proses rekonsiliasi harus diperlihatkan dan disaksikan Keuchik, Teungku Imum, Imum Mukim, Tuha Peut, Tuha Lapan, aparatur Gampong, Lembaga Adat setingkat Gampong atau Setingkat Mukim.
2. Mempertemukan dan Melakukan mediasi antara pelaku dan korban.
3. Jika para pihak sudah sepakat untuk berdamai, maka pelaku pelanggaran HAM memohon maaf kepada korban terbuka. Dalam permohonan maaf pelaku juga diharuskan utukk berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya dan pelaku diharuskan untuk membayar biaya restitusi sebagaimana telah diperjanjiakan oleh kedua belah pihak.
4. Penerimaan penyataan maaf oleh korban secara terbuka.

Pada umumnya metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara turun-temurun dalam kearifan lokal masyarakat Aceh dilakukan melalui:

1. Di’iet atau diyat dalam istilah syariat Islam bermakna pengganti jiwa atau anggota tubuh yang hilang atau rusak dengan harta, baik harta bergerak atau harta tidak bergerak.
2. Sayam adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban.
3. Suloh berasal dari kata Al-Shulhu atau Ishlah adalah upaya perdamaian antar pihak yang bersengketa atau konflik.
4. Peusijuk adalahTradisi ini biasanya dilakukan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalamkehidupan. Dan,
5. Peumat Jaroe merupakan suatu kegiatan berjabat tangan antara para pihak yang bersengketa.Peumat Jaroe biasanya dilakukan pada tahap akhir yang menandakan para pihak sudah saling memaafkan.

Contoh Surat Kuasa Substitusi

Contoh Surat Kuasa Substitusi

Contoh Surat Kuasa Substitusi adalah sebagai berikut:

SURAT KUASA SUBTITUSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama        : [......................................................]

Jabatan    : [......................................................]

Alamat      : [......................................................

.......................................................]

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama        : [......................................................]

Jabatan    : [......................................................]

Alamat      : [......................................................

.......................................................]

KHUSUS

Untuk mewakili Pemberi Kuasa :

Menghadap dipersidangan kepailitan di Pengadilan Niaga pada [..........................................] (selaku Kreditur) dalam perkara no..../PAILIT/......../ PN.NIAGA. [..................................] antara [.................................] (pemohon pailit) dengan [.....................................] (termohon pailit)

Selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk :

Menghadap dan menghadiri Rapat-Rapat Kreditur, Mengajukan Tagihan Utang, melakukan pendaftaran utang, mengikuti pengambilan suara (voting), melakukan/menolak perdamaian dan rencana perdamaian, menerima pembayaran, menghadap dan menemui Pejabat/ Kurator/ Pengurus yang berwenang sehubungan dengan proses Kepailitan/ PKPU dalam lingkup pengadilan niaga, yang diadakan/ dilakukan oleh Hakim Pengawas, Kurator/ Pengurus, Kreditur dan Debitur.

[nama kota] [tanggal, bulan, tahun]

                   Pemberi Kuasa                                                        Penerima Kuasa

                             Materei

                            Rp. 6000

                    (.......................)                                                      (.......................)

Hubungan Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial Lainnya

Hubungan Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial Lainnya

Hubungan Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial Lainnya - Hukum adalah salah satu ilmu yang penting dan erat hubungannya dengan berbagai ilmu yang ada. Dalam pembentukan hukum, diperlukan berbagai pendekatan dengan ilmu lainnya khususnya ilmu sosial.

Adapun hubungan antara ilmu hukum dengan beberapa ilmu sosial lainnya adalah sebagai berikut:

A.    Ilmu hukum dengan Ilmu politik

Dalam hal pemerintahan pasti akan dijumpai adanya politik. Hukum dibuat oleh pemerintah, dimana hukum dibuat untuk dilaksanakan dan di taati. Dalam hal ini akan tampak, bahwa pemerintah adalah kekuasaan dan didalamnya terdapat politik yang bermain didalamnya. Dan dalam perpolitikan, hukum hadir untuk mengatur jalannya perpolitikan yang ada.

B.     Ilmu Hukum dengan Ilmu antropologi

Putra PM Siregar dalam blognya menuliskan hubungan antara ilmu hukum dengan antropologi tidak dapat dilepaskan karena antropologi membantu untuk menjelaskan tentang kerja dari kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan budaya. Hukum memang tidak dapat dilepaskan, karena menurut ilmu antropologi hukum, hukum berasal dari pemikiran manusia satu dan berkembang menjadi suatu kebudayaan atau adat hingga menjadi hukum yang disahkan.

C.     Ilmu hukum dengan ilmu psikologi

Ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari dan membahas bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan yang mana sangat terkait dengan psikologi karena keadilan dan kebenaran adalah hal yang sangat subjektif dan bersifat psikologis. Dalam praktik hukum, akan melibatkan unsur psikologi untuk mencapai suatu kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.

D.    Ilmu Hukum dengan ilmu hukum tata negara

Dalam pelaksanaan tata negara, selain belajar tentang sistem pelaksanaann tata negara juga mempelajari hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tersebut. Karena, untuk mengatur jalannya tata negara, ada hukum yang berlaku. Sehingga pelaksanaan tete negara tidak terhambat dan tertib dalam pelaksanaannya.

TUJUAN ILMU HUKUM

Tujuan Ilmu Hukum

TUJUAN ILMU HUKUM - Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Prof. Drs. C.S.T. Kansil menuliskan, Prof. Van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding Tot de studie van Het Nederlandse Rect menyatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Menurut Soejono Dirjdosisworo, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyaratkat dalam berhubungan dengan orang lain agar tercipta perdamaian.  Sedangkan tujuan ilmu hukum adalah untuk memiliki kemampuan dan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.

Tujuan Koperasi

Tujuan Perkoperasian - Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan Koperasi Indonesia seperti memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1] Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.[2]

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembuktian yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya.

Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (philantropis), tetapi lebih unsur menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.[3] Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (kleine luiden) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja.

Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan (stoffelijk voordeel). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan tetapi mereka ingin memperbesar keuntungan.

---

[1] R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 40.

[2] Andjar Pachta, W.dkk., Op. Cit, hal. 21

[3] Ibid, hal. 22